Kebijakan rasionalisasi anggaran belanja negara memicu restrukturisasi total pada tata kelola pemerintahan di tingkat daerah. Menanggapi tantangan tersebut, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menginisiasi Alokasi Insentif Fiskal Nasional sebesar Rp1 Triliun melalui ajang Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026. Program ini dirancang untuk menciptakan iklim kompetitif antar-pemerintah daerah guna mempercepat inovasi dan meningkatkan kinerja, di mana daerah berprestasi diberikan stimulus fiskal yang rigid berdasarkan peringkat pemenang, mulai dari Rp1 miliar hingga Rp3 miliar. Penghargaan ini dilaksanakan dalam tiga tahapan hingga November 2026, di mana pada Tahap I (April dan Mei 2026) telah dikucurkan dana mencapai Rp232 Miliar untuk 92 daerah lintas empat regional.
Dalam penilaian Tahap I tersebut, Kabupaten Lombok Barat berhasil menorehkan prestasi gemilang di panggung nasional dengan meraih predikat Terbaik I Kategori Creative Financing pada Regional Nusra Maluku, sekaligus mengamankan insentif fiskal sebesar Rp3 Miliar. Keberhasilan ini tidak membuat Lombok Barat berpuas diri. Menatap tahapan penilaian berikutnya, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat memasang target strategis untuk merebut minimal tiga kategori penghargaan sekaligus demi mengamankan total insentif fiskal sebesar Rp9 Miliar. Tiga kategori rasional yang dibidik mencakup Creative Financing (mempertahankan posisi), Pengendalian Inflasi, dan Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).
Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi Kemendagri 2026 Bidang Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Stunting Tahap I
REGIONAL | TINGKAT | JUARA | PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAN PENURUNAN STUNTING |
|---|---|---|---|
| SUMATERA | Kabupaten | 1 | Mesuji |
2 | Tapanuli Selatan | ||
3 | Bengkalis | ||
| Kota | 1 | Sungai Penuh | |
2 | Pekanbaru | ||
3 | Batam | ||
| Provinsi | 1 | Kepulauan Riau | |
| SULAWESI | Kabupaten | 1 | Sidrap |
2 | Bolaang Mangondow Timur | ||
3 | Gowa | ||
| Kota | 1 | Tomohon | |
2 | Manado | ||
3 | Makassar | ||
| Provinsi | 1 | Sulawesi Utara | |
| NUSRA MALUKU | Kabupaten | 1 | Morotai |
2 | Halmahera Utara | ||
3 | Halmahera Tengah | ||
| Kota | 1 | Ternate | |
| Provinsi | 1 | Maluku Utara | |
| KALIMANTAN | Kabupaten | 1 | Tapin |
2 | Lamandau | ||
3 | Hulu Sungai Selatan | ||
| Kota | 1 | Banjarbaru | |
2 | Palangka Raya | ||
| Provinsi | 1 | Kalimantan Selatan |
Untuk mencapai target besar tersebut, Lombok Barat dihadapkan pada sejumlah tantangan makro yang memerlukan intervensi taktis dan replikasi dari daerah-daerah terbaik nasional. Pada sektor penanggulangan kemiskinan dan stunting, evaluasi nasional membuktikan adanya hubungan sebab-akibat yang absolut antara peningkatan daya beli masyarakat miskin dengan penurunan stunting. Berdasarkan analisis kuadran kinerja, Lombok Barat saat ini masih berada di kuadran tantangan ganda (kemiskinan makro 11,9% dan stunting SSGI 27,3%), meskipun angka kemiskinan ekstremnya berhasil ditekan ke angka 0,38% yang berada di bawah rata-rata nasional. Sebagai langkah taktis, Lombok Barat direkomendasikan mereplikasi keberhasilan Kabupaten Mesuji dalam mengandalkan kolaborasi pendanaan korporasi swasta lewat program Bapak Asuh, sembari mempertajam tiga inovasi klinis internal yang sudah berjalan, yaitu INSTING SUPER, PETIS BATER, dan CETING SENDU.
Capaian Indikator Kemiskinan, Kemiskinan Ekstrim dan Stunting
DAERAH TERBAIK I | ANGKA NASIONAL 2025 | CAPAIAN | UPAYA STARTEGIS DAN INOVASI |
|---|---|---|---|
| Kabupaten Mesuji (Lampung) | Miskin 8,25% Miskin Ekstrim 0,85% Stunting SSGI 19,8% | Kemiskinan Mesuji 6,31% Tahun 2024 menjadi 5,92% Tahun 2025. Miskin Ekstrim turun dari 0,99% menjadi 0,88% Tahun 2025.
Prevalensi Stunting 11,1% menjadi 5% (EPPGBM) | Gerakan gotong royong "Bapak Asuh" yang disokong pendanaan korporasi sawit privat. Pemanfaatan DATA SEN yang lebih akurat membantu penargetan bantuan sosial dan intervensi pemberdayaan menjadi lebih tepat sasaran. |
Kota Sungai Penuh (Jambi) | Miskin 8,25% Miskin Ekstrim 0,85% Stunting SSGI 19,8% | Kemiskinan Kota Sungai Penuh 2,92% Tahun 2024 menjadi 3,23% Tahun 2025. Miskin Ekstrim turun dari 1,15% menjadi 0,53% Tahun 2025.
Prevalensi Stunting SSGI 8,0% Tahun 2024, menjadi 4,0% (EPPGBM) Tahun 2025 | Gerakan 3S :Gerakan sosial masif yang mewajibkan/ mengajak ASN dan warga menyisihkan (segenggam beras, sebutir telur, dan Rp1.000 setiap hari) untuk warga kurang mampu dan keluarga berisiko tinggi |
Kabupaten Sidrap (Sulawesi Selatan) | Miskin 8,25% Miskin Ekstrim 0,85% Stunting SSGI 19,8% | Kemiskinan SIDRAP 5,02% Tahun 2024 menjadi 3,23% Tahun 2025. Miskin Ekstrim turun dari 1,57% menjadi 0,94% Tahun 2025.
Prevalensi Stunting SSGI 20,3% Tahun 2024 menjadi 6,05 % Tahun 2025 (EPPGBM) | Inovasi Pengentasan Kemiskinan Ekstrem SIDRAP: Konversi Zakat untuk Modal Usaha dan Program Bapak Asuh & CSR yang melibatkan para pengusaha lokal dan dermawan .
SIDRAP sukses memanfaatkan posisinya sebagai lumbung pangan hewani (telur dan beras) Sulawesi Selatan untuk menyuplai program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) secara mandiri di tingkat desa.
Terobosan Percepatan Penurunan Stunting SIDRAP: Satu Telur Setiap Hari, Intervensi Gizi dan Pangan Lokal dan Sahabat Stunting. |
Tapin (Kalimantan Selatan) | Miskin 8,25% Miskin Ekstrim 0,85% Stunting SSGI 19,8% | Kemiskinan Tapin 3,32% Tahun 2024 menjadi 2,91% Tahun 2025. Miskin Ekstrim turun dari 0,28% Tahun 2024 menjadi 0,17% Tahun 2025. Prevalensi Stunting turun dari 13,2% Tahun 2024 menjadi 8% Tahun 2025. | Kunci keberhasilan Tapin bersandar pada ketepatan dan integrasi data lapangan (by name by address) sistem e-PPGBM.
Inovasi Pengentasan Kemiskinan Ekstrem Tapin: Program Usaha Ekonomi Produktif (UEP): Pemberian bantuan modal dan pembinaan usaha bagi warga desil terbawah agar mandiri secara ekonomi,
Validasi Data E-TAPIN MESRA: Pembaruan data kemiskinan berbasis Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) agar intervensi lebih tepat sasaran. |
Kota Tomohon (Sulawesi Utara):
| Miskin 8,25% Miskin Ekstrim 0,85% Stunting SSGI 19,8% | Kemiskinan Tomohon 5,38% Tahun 2024 menjadi 4,86% Tahun 2025. Miskin Ekstrim turun dari 1,87% Tahun 2024 menjadi 1,42% Tahun 2025.
Prevalensi Stunting turun dari 10,8% Tahun 2024. | Kolaborasi dan Data yang tepat kunci penurunan kemiskinan Tomohon
Tomohon memimpin dengan angka stunting satu digit (8,5% pada 2026) melalui program inovatif intervensi gizi wajib bersumber dari gerakan "ASN Peduli Stunting". |
Pulau Morotai | Miskin 8,25% Miskin Ekstrim 0,85% Stunting SSGI 19,8% | Kemiskinan Pulau Morotai 5,11% Tahun 2024 menjadi 4,49% Tahun 2025. Miskin Ekstrim turun dari 3,12% Tahun 2024 menjadi 2,31% Tahun 2025.
Prevalensi Stunting turun dari 17,7% Tahun 2024. | Sementara Morotai mengamankan status prevalensi stunting terendah se-Malut (10,5% pada 2026) dengan mengoptimalkan intervensi gizi mikro spesifik berbasis protein hasil laut lokal.
|
| Kota Ternate (Maluku Utara): | Miskin 8,25% Miskin Ekstrim 0,85% Stunting SSGI 19,8% | Kemiskinan Ternate 3,14% Tahun 2024 menjadi 3,34% Tahun 2025. Miskin Ekstrim turun dari 2,82% Tahun 2024 menjadi 2,33% Tahun 2025.
Prevalensi Stunting turun dari 16,6% Tahun 2024. | Intervensi Gizi dan Kesehatan Terpadu, Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Perbaikan Tata Kelola Data: Memperbarui dan memverifikasi data kelompok sasaran secara berkala melalui DTKS agar bantuan sosial tepat sasaran.
Ternate meraih peringkat pertama aksi konvergensi tingkat provinsi tiga tahun berturut-turut hingga Mei 2026.
|
| Kota Banjarbaru (Kalimantan Selatan) | Miskin 8,25% Miskin Ekstrim 0,85% Stunting SSGI 19,8% | Kemiskinan Banjarbaru 3,79% Tahun 2024 menjadi 3,44% Tahun 2025. Miskin Ekstrim turun dari 0,28% Tahun 2024 menjadi 0,17% Tahun 2025.
Prevalensi Stunting 15,4% Tahun 2024. | Keberhasilan ini didukung oleh program inklusi ekonomi perkotaan serta perluasan akses air bersih dan layanan dasar Masyarakat termasuk home care. Inovasi Gratis Ongkir UMKM, Subsidi Bunga KUR, JULAK SAMAN (Banjarbaru Laksanakan Sanitasi dan Air Minum Aman),HOMEBIOGAS, Inovasi Si GALUH (Sistem Informasi Gasan Layanan Unggul dan Harmonis), Inovasi
LAPAT OSD (Layanan Cepat Orang Tua/Disabilitas) Disdukcapil, serta Gerakan Orang Tua Asuh Stunting dan GENTING (Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting).
|
| Posisi Lombok Barat | Miskin 8,25% Miskin Ekstrim 0,85% Stunting SSGI 19,8% | Miskin 12,65% Tahun 2024 menjadi 11,9% Tahun 2025. Miskin Ekstrim 0,68% menjadi 0,38% Tahun 2025
Stunting 2024 SSGI 27,3%; 9,58%( 5.848 jiwa) EPPGBM Tahun 2025
| Perbaikan basis data yang valid dan terverifikasi, by name by address yang terintegrasi melalui perangkat khusus dan diverifikasi langsung di lapangan.
INSTING SUPER (Intervensi Stunting Melalui Pemberian Susu Pertumbuhan), yang merupakan intervensi terpadu bagi balita stunting melalui skrining kesehatan oleh dokter spesialis anak, pemberian susu Pangan Olahan untuk Keperluan Medis Khusus (PKMK), pengobatan penyakit penyerta, serta pendampingan intensif oleh tenaga kesehatan dan kader. PETIS BATER (Pelayanan Statis Balita Terintegrasi) dan CETING SENDU (Cegah Stunting dengan Semangat Terpadu) untuk memperkuat layanan kesehatan dan pendampingan keluarga berisiko stunting. |
Sementara itu, pada kategori Creative Financing yang menjadi keunggulan daerah, Lombok Barat dinilai sukses menerapkan paradigma Entrepreneur Government atau kecakapan dalam memfungsikan diri sebagai akselerator ekonomi melalui optimalisasi pendapatan non-APBD. Meskipun porsi PAD terhadap Pendapatan Daerah baru menyentuh 23,64%, tata kelola kekayaan daerah yang dipisahkan di Lombok Barat terbukti sangat agresif, di mana kontribusi dividen BUMD mampu menyumbang hingga 4,21%, jauh di atas rata-rata daerah peraih penghargaan lainnya. Untuk mempertahankan peringkat ini, pemerintah daerah didorong mempercepat pengesahan Perda Perseroda BPR NTB Lombok Barat serta melakukan optimalisasi aset mangkrak seperti eks-LCC dan lahan Pemda seluas 145 Hektar.
Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi Kemendagri 2026 Bidang Creative Financing Tahap I
| REGIONAL | TINGKAT | JUARA | CREATIVE FINANCING |
|---|---|---|---|
| SUMATERA | Kabupaten | 1 | Bintan |
2 | Lampung Selatan | ||
3 | Batu Bara | ||
| Kota | 1 | Bandar Lampung | |
2 | Medan | ||
3 | Palembang | ||
| Provinsi | 1 | Sumatera Utara | |
| SULAWESI | Kabupaten | 1 | Wajo |
2 | Kolaka | ||
3 | Mamasa | ||
| Kota | 1 | Makassar | |
2 | Palu | ||
3 | Manado | ||
| Provinsi | 1 | Sulawesi Selatan | |
2 | Sulawesi Tenggara | ||
| NUSRA MALUKU | Kabupaten | 1 | Lombok Barat |
2 | Lombok Timur | ||
3 | Halmahera Selatan | ||
| Kota | 1 | Mataram | |
| Provinsi | 1 | NTB | |
| KALIMANTAN | Kabupaten | 1 | Kotabaru |
2 | Hulu Sungai Selatan | ||
3 | Kotawaringin Barat | ||
| Kota | 1 | Samarinda | |
2 | Palangka Raya | ||
| Provinsi | 1 | Kalimantan Barat |
Tabel Share PAD Terhadap Pendapatan Daerah dan Dividen BUMD Terhadap PAD dan Tahun 2025
DAERAH | Pendapatan Daerah (Rp.M) | PAD (Rp.M) | Dividen BUMD (Rp.M) | % PAD THD PD | % DIVEIDEN THD PAD |
| MAKASSAR | 4.603,07 | 1.957,30 | 24,22 | 42,52 | 1,24 |
| SAMARINDA | 4.953,47 | 1.097,75 | 20,75 | 22,16 | 1,89 |
| BANDAR LAMPUNG | 2.624,33 | 984,83 | 6,80 | 37,53 | 0,69 |
| MATARAM | 1.982,48 | 670,88 | 13,61 | 33,84 | 2,03 |
| LOBAR | 2.303,75 | 544,62 | 22,93 | 23,64 | 4,21 |
| KOTA BARU | 3.226,13 | 392,92 | 16,03 | 12,18 | 4,08 |
| BINTAN | 1.242,79 | 360,38 | 9,40 | 29,00 | 2,61 |
| WAJO | 1.569,07 | 244,04 | 20,18 | 15,55 | 8,27 |
Ket: Dividen BUMD= Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Sumber: https://djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd?periode=5&tahun=2026&provinsi=16&pemda=06
Di sisi pengendalian inflasi, Lombok Barat saat ini berada di posisi Waspada Potensial (Kuadran IV) dengan tingkat inflasi 3,21% dan volatilitas harga yang relatif rendah sebesar 1,64%. Guna menstabilkan harga pangan pokok musiman, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) diarahkan untuk meniru Kota Samarinda dan Sigi dalam hal pelembagaan High Level Meeting berkala, optimalisasi Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk intervensi pasar, serta memperluas Kerja Sama Antar Daerah (KAD) dengan wilayah surplus komoditas seperti Lombok Timur.
Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi Kemendagri 2026 Bidang Pengendalian Inflasi
REGIONAL | TINGKAT | JUARA | PENGENDALIAN INFLASI |
| SUMATERA | Kabupaten | 1 | Tebo |
2 | Musi Rawas Utara | ||
3 | Labuhanbatu Utara | ||
| Kota | 1 | Langsa | |
2 | Prabumulih | ||
3 | Bukittinggi | ||
| Provinsi | 1 | Bengkulu | |
| SULAWESI | Kabupaten | 1 | Sigi |
2 | Polewali Mandar | ||
3 | Takalar | ||
| Kota | 1 | Bitung | |
2 | Palopo | ||
3 | Palu | ||
| Provinsi | 1 | Gorontalo | |
2 | Sulawesi Tengah | ||
| NUSRA MALUKU | Kabupaten | 1 | Sumba Timur |
2 | Bima | ||
3 | Maluku Tenggara | ||
| Kota | 1 | Tual | |
| Provinsi | 1 | NTT | |
| KALIMANTAN | Kabupaten | 1 | Sukamara |
2 | Gunung Mas | ||
3 | Pulang Pisau | ||
| Kota | 1 | Samarinda | |
2 | Banjarmasin | ||
| Provinsi | 1 | Kalimantan Barat |
Terakhir, pada sektor ketenagakerjaan, Lombok Barat menghadapi tantangan kenaikan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menjadi 2,82% yang dipicu oleh dampak mekanisasi alat pertanian. Menghadapi masalah ini, daerah disarankan mereplikasi inovasi Green Tourism Job Creation dari Kota Pagar Alam dengan mengalihkan tenaga kerja terdampak ke subsektor pariwisata berkelanjutan di destinasi unggulan seperti Senggigi, Sekotong, dan Narmada. Selain itu, replikasi program Smart Farming dari Kota Tidore Kepulauan juga relevan untuk mentransformasi pemuda tani ke dalam ekosistem agribisnis modern berbasis teknologi digital hortikultura guna menyuplai kebutuhan pasar regional.
Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi Kemendagri 2026 Tahap I Bidang Pengendalian Inflasi Penurunan Tingkat Pengangguran
REGIONAL | TINGKAT | JUARA | PENURUNAN TINGKAT PENGANGGURAN |
|---|---|---|---|
| SUMATERA | Kabupaten | 1 | Solok Selatan |
2 | Mentawai | ||
3 | Dairi | ||
| Kota | 1 | Pagar Alam | |
2 | Tanjung Balai | ||
3 | Dumai | ||
| Provinsi | 1 | Bengkulu | |
| SULAWESI | Kabupaten | 1 | Kolaka |
2 | Konawe Kepulauan | ||
3 | Kolaka Utara | ||
| Kota | 1 | Bau-Bau | |
2 | Kendari | ||
3 | Pare-Pare | ||
| Provinsi | 1 | Sulawesi Barat | |
| NUSRA MALUKU | Kabupaten | 1 | Lembata |
2 | Alor | ||
3 | Sikka | ||
| Kota | 1 | Tidore Kepulauan | |
| Provinsi | 1 | Maluku Utara | |
| KALIMANTAN | Kabupaten | 1 | Barito Utara |
2 | Tabalong | ||
3 | Murung Raya | ||
| Kota | 1 | Bontang | |
2 | Palangka Raya | ||
| Provinsi | 1 | Kalimantan Utara |
Komparasi Data TPT dan Desain Inovasi Sektoral (20242026)
NO | KABUPATEN/ KOTA | TPT 2024 | TPT 2025 | TPT 2026 | INOVASI KUNCI KEBIJAKAN | SEKTOR UTAMA PENYERAPAN |
1 | PAGAR ALAM | 2,98% | 2,10% | 1,65% | Green Tourism Job Creation | Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Homestay |
2 | LEMBATA | 3,42% | 2,89% | 2,15% | Entrepreneur Hub & Inkubasi Maritim | Pengolahan Hasil Laut, Perikanan |
3 | SOLOK SELATAN | 3,85% | 3,12% | 2,48% | Padat Karya Nagari Berbasis Komoditas | Logistik, Pertanian Sawit & Kopi |
4 | TIDORE KEPULAUAN | 4,12% | 3,51% | 2,90% | Aksi Milenial Bertani (Smart Farming) | Hortikultura, Agribisnis Modern |
5 | BARITO UTARA | 4,68% | 3,95% | 3,20% | Regulasi Kuota Lokasi 70% & CSR Vokasi | Pertambangan, Perkebunan Besar |
6 | KOLAKA | 5,11% | 4,30% | 3,62% | Rantai Pasok Inklusi Vendor Lokal | Industri Hilirisasi Nikel, Jasa Penunjang |
7 | BAU-BAU | 5,92% | 4,98% | 4,10% | Digital Nomad Hub & Akses Wi-Fi Publik | Remote Worker, Industri Kreatif Pesisir |
8 | BONTANG | 7,41% | 6,22% | 5,18% | Job Fair Online & Certified Welding | Industri Petrokimia, Konstruksi Alat Berat |
Melalui komitmen Bapak Bupati dan Ibu Wakil Bupati, Perangkat Daerah, DPRD, dan stakeholders terkait, seluruh ikhtiar transformasi hulu-hilir ini diharapkan berjalan optimal, dengan catatan Kementerian Dalam Negeri juga harus menjalankan proses penilaian secara objektif, transparan, dan bebas dari formalitas pergiliran pemenang semata.
